Oleh : Dadan Somantri Indra Santana, SH., (Ketua Gardah Kab.Kuningan)

MINIMNYA etika berbangsa dan bernegara yang dimiliki oleh para pejabat Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan telah mengakibatkan banyaknya persoalan yang terjadi di Kabupaten yang kita cintai ini.

Mulai dari adanya persoalan penistaan terhadap pondok pesantren, persoalan oknum anggota dewan,  persoalan pengadaan sapi,  persoalan pengadaan paket sembako Bantuan Pangan Non Tunai,  persoalan pelanggaran terhadap Perda Mihol, dan ProKes pada acara FWD, dan persoalan-persoalan lainnya, cukup untuk dijadikan bukti bahwa ada yang salah dalam tatanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Terlebih lagi saat ini telah muncul persoalan mengenai ada atau tidaknya uang pemeliharaan GOR Ewangga yang sedang menjadi perhatian publik dan telah menambah deretan persoalan yang terjadi di Kabupaten ini.

Adanya beberapa persoalan di atas bukanlah hal yang wajar,  mengingat hal tersebut dilakukan oleh oknum pejabat pemerintahan yang mestinya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

Timbulnya persoalan-persoalan yang dilakukan oleh oknum penyelenggara Pemerintahan Daerah tersebut merupakan sebab akibat dari persoalan-persoalan yang sebenarnya telah terjadi yang tidak terungkap ke Publik. Persoalan tersebut, tentunya akan sangat berdampak terhadap kepentingan warga masyarakat.

Salah satu contoh kasus, kita ambil persoalan yang sedang terjadi saat ini tentang ada atau tidaknya anggaran untuk pemeliharaan GOR Ewangga yang diungkapkan oleh dua orang pejabat di Pemerintahan Daerah.

Kepala Disporapar menyampaikan bahwa tidak ada anggaran untuk pemeliharaan GOR Ewangga sementara Wakil Bupati menyatakan bahwa untuk pemeliharaan GOR dianggarkan uang sebesar Rp. 100.000.000 ( seratus juta rupiah)  dan anggaran tersebut telah diserap 100 persen.

Ketika pernyataan tersebut disampaikan keranah publik, maka saya meyakini bahwa kedua  orang pejabat di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan tersebut ada ketidaksingkronan, sehingga wajar apabila saya menduga telah terjadi laporan keuangan  fiktif yang di lakukan oleh dinas atau  instansi-instansi terkait.

Pada contoh kasus diatas saya tidak memandang nilai uang seratus juta nya karena itu hanyalah nilai yang terungkap ke publik, tapi bisa saja terjadi ada seratus juta-seratus juta yang lain yang tidak terungkap.

Memperhatikan fenomena munculnya beberapa persoalan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan tersebut, salah satu penyebabnya adalah karena rendahnya Etika Penyelenggaraan Pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimiliki oleh para pejabat yang duduk di Pemerintahan Daerah.

Etika yang dimiliki oleh para Penyelenggara Pemerintahan Daerah mestinya dapat diwujudkan dengan bersikap jujur, amanah, berjiwa besar dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, kewajiban, serta memenuhi hak-hak publik seperti memberikan keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran oleh Pemerintah Daerah.

Harus Berani Disangsi

Hal ini sebagai perwujudan menjalankan amanat Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tidak kalah penting Etika penegakan hukum pada kondisi seperti ini menjadi bagian yang harus benar-benar dipahami dan dimiliki oleh seluruh warga masyarakat, khususnya para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan damai.

Sebagai konsekwensi tinggal di negara hukum maka setiap orang tidak terkecuali para pejabat yang duduk di pemerintahan harus taat dan patuh kepada aturan hukum.

Jika tidak taat dan atau melakukan perbuatan melanggar hukum maka siapa pun dengan tidak pandang bulu  harus mendapatkan sanksi sebagai akibat dari perbuatannya. Dalam Penegakan hukum, harus bebas dari adanya kepentingan pribadi,  politik, atau jabatan.

Bahkan penegakan hukum haruslah berorientasi untuk melindungi kepentingan masyarakat, mewujudkan rasa keadilan dan adanya kepastian hukum sebagai syarat tercapainya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tentram dan damai. **

Facebook Comments

Check Also

Dinilai Peduli Terhadap Pekerja Perempuan, Dinkes Dianugerahi Penghargaan

KARTINI – Perempuan bekerja saat ini trennya semakin naik dan lembaga/perusahaan pun…