KARTINI– Terkait polemik aktifitas pengeboran air di Desa Kalapagunung Kec. Kramatmulya Kuningan, Ketua DPRD Nuzul Rachdy mengundang sejumlah pihak yang berkaitan dengan permasalahan itu, pada Kamis (12/8).

Dari pantauan media, pihak-pihak yang diundang klarifikasi oleh DPRD tersebut diantaranya, Komisi II dan III DPRD, PT. Sinde Budi Sentosa, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP, Camat Kramatmulya, pegiat lingkungan, Kepala Desa Kalapagunung dan sejumlah masyarakat setempat.

“Kondisi di Desa Kalapagunung seperti ini, ada dua kubu, yang pro kepada perusahaan pengeboran dan yang kontra. Hal ini harus ada perhatian semua pihak, dan Saya ingin di lapangan menjadi baik dan kondusif, karena Saya harus membangun desa. Permasalahan ini harus cepat diselesaikan, makanya DPRD harus bisa memfasilitasinya,” ujar Kepala Desa, Dedi Sudirman.

Ketua DPRD Nuzul Rachdy mengatakan pihaknya akan menampung aspirasi dan dibahas di Komisi II dan III. Permasalahan yang muncul adalah masalah perijinan. Meskipun yang disampaikan oleh DPMPTSP Kuningan itu adalah perijinannya langsung dari DPMPTSP Provinsi, tetapi yang dipertanyakan latar belakang perijinan.

Sayangnya, dari pihak PT.Sinde tidak ada yang hadir, dengan alasan tidak ada undangan fisik. Selain itu, agenda DPRD saat ini adalah sedang melakukan reses, maka seharusnya tidak boleh ada kegiatan di DPRD, termasuk kegiatan pemanggilan banyak pihak oleh Ketua DPRD.

“Yang Saya sesalkan itu, kenapa Sinde tidak hadir atas undangan ini. Kita kan bukan untuk memvonis apa-apa, tapi hanya ingin mengklarifikasi saja. Kalau hadir, insya Alloh permasalahannya tidak akan berlarut-larut. Surat undangan pun, kita sudah layangkan melalui Kepala Desa,” ujar Nuzul.

Berkaitan dengan masa reses, menurut Nuzul, dalam tata tertib tidak ada pelarangan kegiatan di gedung DPRD selagi itu kegiatan aspirasi rakyat dan tidak menggunakan anggaran dari pemerintah.

Sementara itu, polemik pengeboran di Desa Kalapagunung sudah sejak lama, sekitar tahun 2017. Masyarakat mempermasalahkan perijinan, termasuk perijinan lingkungan dari masyarakat sekitar. Dari beberapa titik pengeboran, lahan yang dipakai pun sudah dibenteng, masyarakat khawatir dampak kedepan bisa merusak lingkungan.

Akan tetapi dari perusahaan sendiri menegaskan jika perijinan sudah dipegangnya, dan itu langsung dari pemerintah provinsi. Termasuk dampak, Sinde berkeyakinan dan menegaskan jika tidak akan merusak lingkungan. “Sinde sudah berijin, dan tidan akan merusak lingkungan. Lihat saja pengeboran yang di Bekasi, sudah 42 tahun tetap aman,” ujar salah seorang unsur pimpinan PT Sinde,
DR.H.Irmanjaya, SH.,MH., saat jumpa pers, beberapa minggu lalu. (kh)***

Facebook Comments

Check Also

Dinilai Peduli Terhadap Pekerja Perempuan, Dinkes Dianugerahi Penghargaan

KARTINI – Perempuan bekerja saat ini trennya semakin naik dan lembaga/perusahaan pun…