KARTINI – Jatuh pada tanggal 1 Mei, Hari Buruh menjadi momen yang selalu menegangkan. Ini menjadi tahun ke dua hari buruh pada masa pandemi. Masih lekat dalam ingatan bagaimana demonstrasi buruh tahun lalu di sebagian daerah berakhir rusuh.

Waktu yang harusnya digunakan untuk menyuarakan aspirasi buruh banyak di manfaatkan orang-orang berkepentingan hingga terjadi kerusuhan. Meski tidak keseluruhan daerah yang pada saat bersamaan melakukan demo akbar.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan tetap turun kejalan dengan jumlah buruh di perkirakan akan lebih besar dari tahun kemarin. Beberapa upaya dilakukan termasuk mengirim utusan ke istana negara sebagai perwakilan buruh untuk menyampaikan petisi may day yang berisi poin-poin keinginan para buruh secara global.

Salah satu poin yang ada pada petisi tersebut yaitu permintaan pemerintah untuk menerapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kota (UMSK). Poin lain yang dituntut yaitu tentang UU Cipta Kerja untuk diberikan keputusan seadil-adilnya.

Menurut perkiraan peringatan Hari Buruh tahun ini akan diikuti oleh puluhan ribu buruh di tiga ribu perusahaan/pabrik, 200 kabupaten/kota dan 24 propinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Jakarta sendiri aksi akan di pusatkan di istana dan Mahkamah Konstitusi.

Buruh merupakan tonggak terpenting dalam perputaran roda ekonomi secara global. Sejahtera buruh maka akan kokoh negeri ini. Tapi ketika hak-hak buruh sudah tidak lagi diperhatikan cenderung merugikan. Menjadi awal rapuhnya sebuah negara.

Untuk itu harapan besar di titipkan kepada  para pemangku kebijakan. Untuk lebih fokus dalam penyediaan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja lebih besar. Dengan sistem kerja dan upah yang saling mendukung baik untuk perusahaan maupun untuk buruh itu sendiri.

Tingginya angka pengangguran yang diakibatkan oleh pandemi meningkatkan pula krisis mental pada para buruh yang kehilangan pekerjaan dan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan baru pada kondisi pandemi ini.

Peran pemerintah untuk lebih optimal memberikan solusi dalam mengurangi pengangguran dengan membekali usaha mandiri yang dimodali oleh pemerintah. Meski itu dalam bentuk usaha kecil atau menengah setidaknya itu menyelamatkan mereka dari krisis untuk menafkahi keluarganya.

Semoga pemerintah memiliki solusi terbaik untuk memenuhi harapan buruh kita. Serta buruh juga menyuarakan keinginannya dengan cara lebih cerdas dan damai.**

Oleh : Vera Verawati

Facebook Comments

Check Also

Tim Gabungan Sisir Tempat Wisata, dan Lakukan Tes Swab Antigen

KARTINI – Kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata di Kabupaten Kuningan ternyat…