KARTINI – Pungutan liar harus menjadi musuh bersama, dikarenakan pungli menghambat pelayanan pemerintah dan dapat memberatkan rakyat.

Demikian dikatakan Ketua Tim Supervisi Pemberantasan Pungli (UPP) Saber Pungli Provinsi Jabar, KBP Dudung adi sudjono, S.I.K., saat melakukan kunjungan ke Kab Kuningan, guna memberikan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, pada Selasa (27/10/2020).

Oleh sebab itu, guna menekan praktik pungli, maka dibentuk satuan tugas khusus dari pusat hingga daerah. “Kunjungan ini merupakan sinergi antara UPP Prov Jabar maupun Kab Kuningan dilakukan, agar dapat memberantas pungli dalam pelayanan publik, khususnya dalam situasi Covid-19,” ujar Dudung.

Sebagai Upaya mewujudkan pelayanan publik tanpa pungli itu, tim supervisi menyampaikan sosialisasi terkait pelayanan publik dengan menitik beratkan kepada pencegahan Covid-19 dan pengawasan pelaksanaan pengawalan program pembagian bantuan sosial (bansos) untuk warga yang terdampak Covid-19.

Dalam kunjungan Satgas UPP Saber Pungli Provinsi Jabar,  ia meminta semua harus berkomitmen dalam memberikan pelayanan publik tanpa pungutan liar (pungli). Selain itu, kehadiran Tim supervisi Saber Pungli merupakan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan reformasi di bidang hukum. Namun, akan dilakukan bertahap mulai dari pencegahan.

“Dengan demikian untuk pemberantasan pungli ini jadi tugas kita bersama. Tentunya kita mengimbau kepada semua elemen masyarakat untuk menjauhi atau menghindari pungli,” tandasnya.

Dalam kunjungannya, KBP Dudung didampingi, Jaksa Utama Pratama Budi Nugraha SH.MH dan AKBP Sigit Haryono, SE. MM., serta enam Personel UPP Saber Pungli Provinsi Jabar yang disambut oleh Ketua UPP Kab kompol Jaka Mulyana SIK, MIK di Ruang Rapat purbawisesa Inspektorat Kab Kuningan. (kh)***

Facebook Comments

Check Also

Akibat Pandemi Covid-19, Kondisi Perekonomian Kuningan Mengalami Tekanan Hebat

KARTINI – Kondisi perekonomian di Kabupaten Kuningan akibat Pandemi Covid-19 mengala…