KARTINI – Meskipun sudah meminta maaf, namun diksi ‘limbah’ yang dilontarkan Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy terus menuai kritikan dari sejumlah kalangan.

Nuzul Rachdy yang didampingi Wakil Ketua Dede Ismail dan Hj.Kokom Komariyah saat jumpa pers di Ruang Rapat Banggar, pada Senin (5/10/2020), menjelaskan, dirinya sengaja mengundang pihak Ponpes Husnul Khotimah beserta beberapa komponen lainnya, karena ingin tabayun untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf sesuai tuntutan sejumlah kalangan yang viral di media sosial.

Ia mengungkapkan, pernyataan bahwa jangan sampai Husnul Khotimah membawa limbah, dipengaruhi karena sebelumnya sejumlah warga Desa Manis Kidul mengadu kepada dirinya.

“Namun saya tidak mau mengkambinghitamkan pihak lain. Pastinya ucapan tersebut tidak bermaksud untuk menuduh atau melecehkan,“ katanya.

Bahkan ia  mendesak supaya Pemerintah Kabupaten Kuningan bersama dengan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 melakukan langkah-langkah strategis untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Karena santri yang terpapar cukup banyak, sehingga harus optimal dalam penanganannya.

 “Apabila diksi limbah mengganggu kenyamanan Husnul Khotimah beserta ikatan alumni santrinya serta organisasi kemasyarakatan lainnya, maka dengan kerendahan hati, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya,” ucapnya.

Nuzul Rachdy mengatakan, dirinya tidak akan menghalangi jika pihak Ponpes Husnul Khotimah menempuh jalur hukum akibat tidak terima  dengan pernyataan dirinya itu. Karena hal tersebut merupakan hak warga untuk meluruskan setiap persoalan. “Namun saya tetap bakal berupaya melakukan tabayun,” tandasnya.

MUI Akan Bantu Perseturuan

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kuningan akan membantu memfasilitasi penyelesaian perseteruan tersebut. MUI menyarankan agar kedua belah pihak segera melakukan pertemuan, supaya bisa ditemukan solusi untuk penyelesaian masalahnya. Agar persoalan akibat pernyataan  diksi “limbah” yang mengundang banyak persepsi, terus berkembang menjadi bola liar.

“MUI siap merukunkan atau mendamaikan sesama anak bangsa. Apalagi semuanya adalah warga Kabupaten Kuningan,” kata Komisi Fatwa MUI Kabupaten Kuningan, Aang Ashari.

Ia mengapresiasi langkah yang dilakukan ketua DPRD dengan mengundang pihak Ponpes Husnul Khotimah dan sejumlah komponen lain untuk melakukan klarifikasi sekaligus permohonan maaf. Meskipun akhirnya pertemuan itu  batal dilaksanakan, karena sampai sore hari dari pihak yang diundang tidak hadir.

Semua itu sepertinya belum bisa menyelesaikan permasalahan, bahkan diinfokan sejumlah ormas di Kuningan akan mengadukannya ke Badan Kehormatan (BK) DPRD, dan mendesak BK untuk menjatuhkan sangsi kode etik kepada Nuzul Rachdy. (kh)***

Facebook Comments

Check Also

Yuk Kenali Manfaat Buah Dari Warnanya

KARTINI – Dalam Pedoman Gizi Seimbang (PGS) yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehat…