KARTINI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kuningan mengajukan anggaran Pilkada sebesar Rp 80,4 milyar, dan hal itu dianggap angka yang spektakuler menurut kacamata DPRD.

“Kami mengajukan pencadangan dana Pilkada hingga Rp 80 milyar tersebut karena berbagai pertimbangan dan alasan. Jika pendanaan Pilkada 2018, Kuningan terbantu dari anggaran Provinsi karena berbarengan dengan Pilkada Gubernur, sedangkan di Pilkada 2024 semua anggaran diserahkan kepada daerah,” papar Ketua KPU Kuningan, Asep Z. Fauzi, didampingi komisioner dan pihak sekretariat KPU, saat melakukan audiensi dengan DPRD, pada Selasa (21/7/2020).

Selain itu, ada beberapa aturan, yaitu Perpu yang baru seputar antisipasi pemilihan dimasa Pandemi, maka Asep berasumsi jika Pemilihan nanti pasti akan membutuhkan anggaran yang besar.

Audiensi tersebut diterima oleh unsur Pimpinan DPRD dan anggota di ruang Banmus. Sedangkan untuk Pilkada Kuningan sendiri digelar pada tahun 2024, akan tetapi saat ini pemerintah pusat sedang berwacana memajukan pemilihan serentak di tahun 2022 atau 2023.

“Wacana ini digaungkan sejak beberapa waktu lalu, Kuningan digelar tahun 2023, tapi yang pasti mengacu pada aturan tetap digelar pada tahun 2024,” tandas Asep.

Menurutnya, rancangan dan kalkulasi anggaran tersebut telah dibicarakan dengan pihak Pemda sejak awal 2020, maka KPU menegaskan dan meminta dukungan dari pihak DPRD dalam penganggarannya.

Pimpinan DPRD ‘Ngagebeg’

Mendengar paparan Ketua KPU, Ketua DPRD Nuzul Rachdy mengatakan, jika dibandingkan dengan anggaran Pilkada 2018, ajuan anggaran Pilkada 2024 sangat spektakuler. Pada Pilkada 2018, anggarannya sebesar Rp 23 milyar.

“Kalau dilihat angka memang sangat spektakuler, dari Rp 23 milyar ke Rp 80,4 milyar. Ini harus dibicarakan dengan Banggar, dan harus dipaparkan ulang oleh KPU seputar asumsi dan rancangan anggarannya,” ujar Nuzul.

Senada yang dikatakan Wakil Ketua, Hj.Kokom Komariyah, ajuan anggaran itu membuat pemerintah ‘ngagebeg’ (kaget). Ia meminta adanya estimasi ketika anggaran saat berdampingan dengan anggaran Pilkada Gubernur, sehingga adanya rasionalisasi terhadap anggaran Pilkada Kuningan nanti.

Kendati dinilai fantastik, namun Ketua DPRD meminta eksekutif segera mengajukannya dan masuk ke Baperpemda dalam membahas Perdanya, karena dianggap mendesak. (kh)***

Facebook Comments

Check Also

Tentang Kemarin, Hari Ini dan Esok

BERSAHABAT dengan mentari, setiap pagi kau lihat senyum nan ramah bersama hangatnya. Warna…