KARTINI – Peran perempuan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2020 harus terus ditingkatkan, terutama dalam kontestasi perempuan dalam panggung Pilkada yang ternyata masih sangat minim.

Demikian dipaparkan Hj.Heni Susilawati, Pendiri Sekolah Pemilu, saat menjadi nara sumber dalam Diskusi Publik Daring ‘Akses Perempuan Dalam Pilkada 2020’, yang digelar melalui zoom meeting dan live streaming YouTube, Sabtu (18/7/2020).

Heni menekankan pentingnya KPU dan Bawaslu beserta jajaran di 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 untuk masif melakukan pendidikan pemilih khususnya kepada segmen pemilih perempuan.

“Strategi diklih (pendidikan pemilih) dalam kondisi pandemi covid-19, mau tidak mau mesti menyesuaikan, yakni melalui optimalisasi information communication and technology (ICT) dalam hal ini berupa media daring,” ujarnya.

Digital habbit harus didorong kepada pemilih perempuan agar memperoleh electoral knowledge yang setara dengan kaum laki-laki. Hanya saja sangat mungkin ditemui adanya situasi digital divide atau ketimpangan kapasitas menggunakan teknologi internet antara laki-laki dan perempuan termasuk kesenjangan geografis antara perkotaan dan pedesaan.

“Electoral knowledge yang memadai terkait aktor, manajemen, sistem pemilu dan penegakan hukum pemilu memungkinkan partisipasi politik perempuan di pilkada 2020 ini lebih berkualitas. Secara kuantitatif, angka pengguna hak pilih perempuan selalu diatas kaum laki-laki,” paparnya.

Berdasarkan beberapa riset, diantaranya hasil riset accenture (2016), kefasihan digital kaum perempuan di Indonesia masih sangat rendah, berada di urutan ke-21 dari 26 negara yang disurvey.

Untuk itu, Heni mengajak, agar perempuan aktif mengakses informasi dari KPU dan Bawaslu di 270 daerah pilkada serentak 2020. Supaya electoral knowladge-nya bisa mengikuti perkembangan, sehingga peran perampuan tidak sekedar menjadi pemilih, tapi bisa lebih intens dan ikut dalam kontestasi Pilkada, terutama pada Pilkada 9 Desember 2020 ini.

Tertarik Jika Ada Dinasti Politik

Selain digital habitat, ada beberapa hambatan yang menjadikan perempuan tidak bisa leluasa berperan dalam panggung politik, diantaranya stigma perempuan yang hanya berkiprah di ranah domestik. Regulasi yang tidak mengatur kebijakan afirmasi bagi perempuan.

Lalu parpol lebih tertarik mengusung perempuan dalam Pilkada jika memiliki keterkaitan dengan dinasti politik. “Selain itu mahalnya biaya politik pun menjadikan perempuan berfikir lagi untuk ikut andil dalam kontestasi,” pungkasnya.

Selain Heni Susilawati, pemateri lainnya adalah Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, DR. Ardiles Mario Revelino Mewoh, Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Zatriawati, Ketua Kalyanamitra, Lystiowati, dengan moderator Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini. (kh)***

Facebook Comments

Check Also

Menu Hemat Saat Uang Belanja Nyaris Tamat

KARTINI – Tanggal tua biasanya memang isi dompet sudah mulai menipis, apalagi ditamb…