KARTINI – Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (ANARKIS) Kuningan masih konsisten mencari dan menggali informasi ketransparanan anggaran Covid-19 yang mencapai Rp 72, 3 milyar, dan kali ini mendatangi BPKAD dan BPBD, pada Rabu (1/7/2020).

Para wartawan tersebut diterima langsung oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, Asep Taufik Rohman didampingi Kepala Bidang Anggaran, Otang Setiawan dan Kepala Pelakasana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Agus Mauludin.

“Kami tidak ingin dianggap tidak konsisten dalam melakukan pergerakan pencarian informasi demi tranparansinya anggaran Covid-19 yang cukup fantastis. Sehingga sekarang ini sengaja melakukan audiensi dengan BPKAD dan BPBD,” ujar Koordinator ANARKIS, Iyan Irwandi.

Ia mengatakan, dalam suasana audiensi yang cukup dinamis tersebut, para wartawan yang telah mengumpulkan sebagian data dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membahas pengalokasian dana Aktivasi Crisis Center Rp 11.6 milyar. Dimana anggaran aktivasi sangat besar  dibandingkan dengan alokasi 12 item lainnya.

Ke-12 item tersebut adalah pengadaan alat  dan obat penanganan pasien Covid-19,  pembangunan ruangan isolasi dan ruang perawatan khusus,  dukungan sarana dan prasarana penanganan,  pencegahan dan pengendalian suspec Corona, pengadaan rumah sakit darurat yang terus menjadi sorotan, renovasi bekas Rumah Sakit Citra Ibu,  penyediaan stok sembilan bahan pokok (sembako), penyediaan  stok pangan, aktivasi posko Crisis Center, pemerintah recovery ekonomi, insentif tenaga medis dan jaringan pengaman sosial.

Baru Terealisasi Rp 34, 5 Milyar

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKAD Asep Taufik Rohman memaparkan, jika anggaran Covid-19 tahap pertama hanya dialokasikan Rp18 milyar. Akan tetapi seiring perkembangan kasus yang terus meningkat, maka dilakukanlah refocusing terhadap APBD melalui tahapan (parsial) hingga parsial 4 menjadi Rp 72, 3 milyar. Tentu penganggaran itu sendiri menurut Asep, berpedoman pada Permendagri No.20 Tahun 2020.

“Permendagri tersebut mengatur jika dana untuk Covid bisa menggunakan beberapa sumber anggaran, diantaranya dari DID, DBHCT (Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau) dan Dana Kas Daerah yaitu Silfa,” paparnya.

Dari Rp 72,3 milyar yang direncanakan, baru terealisasi Rp 34, 5 milyar dan masih ada sisa Rp 37,8 milyar untuk dikembalikan ke kas daerah.

“Anggaran ini masih ada dan bisa tidak digunakan, dan Kita juga sudah bahagia karena tidak adanya penambahan kasus selama sepekan. Tapi ternyata Alloh berkehendak lain, dari hasil  swab kemarin ada lagi positif lagi 9 orang. Pemerintah pusat sendiri menekankan supaya menangani, apapun caranya. Bahkan jika daerah tidak ada anggaran diperbolehkan pinjam karena ini urusannya dengan keselamatan masyarakat,” paparnya.

Jika kondisi hasil swab susulan masih ada yang positif, maka siap tidak siap harus melakukan parsial 5 sebagai antisipasinya, karena kemungkinan besar tata cara penanganannya seperti semula, termasuk dalam membuka kembali chek poin di perbatasan. (kh)***

Facebook Comments

Check Also

80 Persen Kematian Akibat Serangan Jantung Ternyata Dapat Dihindari

KARTINI –  Jantung merupakan salah satu organ yang harus dijaga kesehatannya, a…