KARTINI – Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (ANARKIS) kembali menyisir SKPD penyalur anggaran penanggulangan Covid-19. Kali ini, para wartawan dari berbagai media cetak, elektronik dan online tersebut mendatangi Dinas Sosial yang mengelola anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) mencapai Rp 26 milyar.

Hanya saja, anggaran Rp 26 milyar tersebut baru dicairkan sekitar Rp 4 milyar 700juta. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan sembako bagi sekitar 25 ribu Kepala Keluarga (KK), yang sebelumnya tidak mendapatkan berbagai jenis bantuan apa pun dari pemerintah baik Program Keluarga Harapan (PKH) bantuan gubernur maupun bantuan sosial (bansos) lainnya. 

“Anggaran percepatan penanganan Covid-19 di Dinsos sangat besar sehingga harus benar-benar diawasi agar pengalokasian dan penyalurannya tepat sasaran,” ujar Koordinator Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (ANARKIS), Iyan Irwandi diamini puluhan wartawan dari berbagai media massa.

Ia bersama anggota ANARKIS diterima langsung  Kepala Dinsos H. Dudy Budiana, Sekretaris Yosef Yanuar, dan beberapa kepala bidang (kabid). Informasi yang diperoleh media massa, ada beberapa hal yang diperlukan penjelasan secara gamblang. Diantaranya, paket sembako untuk 25ribu KK, dimana perKK nya dianggarkan Rp 200 ribu. Akan tetapi, diduga nilai barangnya tidak mencapai sebesar itu.

Bahkan, disinyalir pula, kualitas berasnya pun kurang bagus. Bedahalnya dengan bantuan-bantuan lainnya yang nilainya lebih besar tetapi sama-sama untuk warga Kabupaten Kuningan yang terdampak Covid-19. Misal, Bansos Gubernur Jawa Barat yang nominalnya Rp 500 ribu dan ketika diterima masyarakat totalnya tetap sebesar itu karena terdiri dari uang tunai sebesar Rp 150 ribu dan sembako senilai Rp 350 ribu. 

“Sudah nilai nominalnya lebih kecil padahal sama-sama untuk  membantu warga yang terdampak Covid-19, juga diduga isi barang sembako yang diterima, kurang dari harga Rp 200 ribu. Sedangkan anggaran yang dikelola Dinsos justru paling besar dibanding Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya,” tandas ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu .

Baru Direalisasi Rp 4, 7 milyar

Selain sembako, para wartawan dari ANARKIS itu pun mempertanyakan beberapa hal penting lainnya yang perlu diketahui masyarakat. Seperti, keakuratan data penerima, diduga keterlibatan perusahaan milik anggota dewan dalam pengadaan beras bansos dan sebagainya. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinsos H. Dudy Budiana memaparkan, dari anggaran Rp 26 milyar tersebut, awalnya direncanakan Rp 14 milyar untuk pengadaan sembako bagi 70ribu penerima manfaat, dan Rp 1 milyar untuk operasional yang didistribusikan tiga tahap. Di tahap pertama pendistribusiannya dipecah bersama Ketahanan Pangan 2.500 KK, dan 2.500 KK oleh Bagian Ekonomi.

“Sedangkan untuk tahap dua dan tiga oleh Dinsos, masing-masing tahapan 25ribu KK, masing-masing KK mendapat sembako senilai Rp200 ribu. Ini baru selesai tahap pertama, tahap keduanya akan segera dilakukan,” ujarnya.

Karena panyaluran bansos  pun baru tahap pertama, maka anggaran yang sudah terpakai baru Rp 4 milyar dan dana operasionalnya pun baru terpakai sebesar Rp 768.731juta.  

“Kembali ke anggaran Rp26 milyar, yang awalnya Rp15 milyar lalu di direfocusing lagi, di parsial APBD nambah Rp 10 milyar. Ini karena melihat wabah Covid-19 (waktu itu-red) belum menunjukan ada penurunan. Selain itu ada anggaran dari pos DPRD Rp 1 milyar maka disepakati Rp 26 milyar. Perlu diketahui, anggaran dari pos DPRD sampai sekarang belum diambil,” jelasnya.

Sedangkan mengenai jumlah isi sembako yang disinyalir kurang dari Rp200 ribu, Dudy beralasan, jika waktu itu harga disesuaikan dengan kondisi harga yang tidak menentu (fluktuatif), dan memgantisipasi barang yang sulit didapat. Juga harus mengantar dari distributor ke si penerima manfaar, ditambah beban pengepakan. (kh)***

Facebook Comments

Check Also

Tim Gabungan Sisir Tempat Wisata, dan Lakukan Tes Swab Antigen

KARTINI – Kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata di Kabupaten Kuningan ternyat…