KARTINI – Hasil kajian Tim Perumus dari berbagai aspek, DPRD Kuningan memberikan 14 catatan kekurangan atas perjalanan dan pelaksanaan APBD 2019 Pemerintah Kabupaten Kuningan, salah satunya kesesuaian realisasi dengan perencanaan dan dampak pelaksanaan APBD terhadap kesejahteraan masyarakat masih kurang responsif.

Catatan umum dan catatan khusus tersebut disampaikan DPRD dalam Rapat Paripurna laporan hasil pembahasan Tim Perumus LKPJ DPRD Kuningan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2019, Selasa (28/4), yang diselenggarakan secara vidio conference (vicon) antara eksekutif dan legislatif. Nampak dari eksekutif Bupati H. Acep Purnama didampingi Wakil Bupati M.Ridho Suganda, dan di tempat terpisah Ketua DPRD Nuzul Rachdy, didampingi Wakil Ketua Hj.Kokom Komariyah dan beberapa anggota dewan.

Laporan Hasil Pembahasan yang dibacakan salah seorang Tim Perumus, H. Udin Kusnaedi memaparkan, ada beberapa catatan umum dan catatan khusus dalam perjalanan dan pelaksanaan APBD 2019 yang dipimpin Bupati H.Acep Purnama, sehingga menggambarkan jika APBD 2019 masih jauh dari apa yang diharapkan, direncanakan termasuk yang dirancang dalam RPJPD maupun RPJMD.

“Pemda belum optimal dalam merespon kondisi sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Kuningan, dan seakan kurang berbuat banyak atas nasib para pencari kerja. Sementara masyarakat harus berjuang ditengah himpitan ekonomi,” ujarnya.

Dokumen copypaste Dari Tahun Sebelumnya

Selain itu, beberapa catatan umum lainnya diataranya, dalam hal Pendapatan Daerah, DPRD memandang Pemda belum optimal mempertahankan laju peningkatan Pendapatan Daerah terutama dari sektor PAD dan sektor pendapatan lainnya serta pajak dan retribusi. Hal tersebut menggambarkan kurangnya kreatifitas dan upaya dalam mencari sumber dana alternatif untuk pembangunan.

“Kami menilai Pemda masih mempunyai kelemahan dalam aspek perencanaan anggaran, hal ini masih sering terjadi pergeseran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta antar objek belanja dan rincian objek belanja. Serta masih rendahnya belanja langsung dalam struktur APBD 2019 yang notaben terkait langsung dengan program dan kegiatan pembangunan masyarakat,” papar Udin.

Selain catatan umum, DPRD juga memberikan 6 catatan khusus yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan untuk kedepannya. Selain tidak proporsional antara perencanaan dengan pelaksanaan, juga adanya ketidaktelitian dan kehati-hatian dalam menguraikan output dan outcome pada setiap program/kegiatan.

Adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas laporan keuangan. “Kami sungguh berharap agar seluruh mitra kerja DPRD benar-benar melakukan perbaikan yang diperlukan. Kami juga merasa kesulitan untuk menelaah kinerja atau capaian LKPJ karena tidak disajikan secara rinci dan utuh, dan juga tidak teliti. Kami harap dokumen tidak berdasarkan copy paste dari tahun sebelumnya,” pinta DPRD. (kh) ***

Facebook Comments

Check Also

Yuk Kenali Manfaat Buah Dari Warnanya

KARTINI – Dalam Pedoman Gizi Seimbang (PGS) yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehat…