KARTINI – Lockdown saat ini terus diserukan oleh banyak pihak karena kekhawatiran virus Corona yang sulit diputus mata rantainya dan menyerang banyak manusia, termasuk seruan Lockdown di Kabupaten Kuningan.


Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD  Kuningan, Nuzul Rachdy, SE., memaparkan, sebelum bicara tentang penting atau tidaknya Lockdown, harus dipahami bersama apa itu Lockdown. Menurut Nuzul, secara harafiah lock down adalah mengunci wilayah. Pertanyaannya apakah itu perlu dilakukan dalam mencegah penyebaran virus Covid 19.


“Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kabupaten Kuningan adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa Lockdown atau dalam undang undang disebut sebagai Karantina wilayah adalah sepenuhnya kewenangan pemerintah Pusat dan harus berdasarkan instruksi Presiden,” ujarnya.


Presiden Jokowi dalam menangani penyebaran tersebut tidak memilih kebijakan Lockdown, tapi dengan cara social distancing.  Sekalipun kebijakan ini banyak yg mengkritik. Namun tentunya pilihan social distancing sudah melalui pertimbangan dan kajian yang matang baik dari sisi kewilayahan, sosial dan keamanan serta aspek lainnya.


Perhatian berikutnya yang harus diberikan pemerintah adalah kepada para dokter para medis dan seluruh petugas  di rumah. Mereka adalah pejuang pejuang kemanusiaan yang harus diberi insentif lebih dari pemerintah, dan kebijakaan ini sangat tepat dilakukan di Kuningan dengan pertimbangan kewilayahan dan urban.


“Bayangkan apabila Lockdown di terapkan di Kuningan berapa banyak warga Kuningan yang pulang ke Kuningan dan diperbatasan dikunci untuk tidak masuk kampung halaman. Mereka harus pulang kemana?, bisa jadi mereka yang diperlakukan penguncian ini justru berpotensi  wabah,” paparnya. 

Secara umum Kuningan tentu harus mengikuti kebijakan pusat yaitu sosial distancing diantaranya melaksanakan perilaku sehat, disiplin untuk membersihkan diri, tidak berjabat tangan, membatasi keluar rumah, hindari kerumunan masa dan jaga jarak antar sesama.


Itulah sebabnya dibangunnya posko posko perbatasan sebagai gerbang masuk warga Kuningan menjadi titik krusial. Disitulah para petugas harus sigap dan tanggap memeriksa orang masuk, terutama dari kota yang masuk dalam zona merah.


Ditegaskan Nuzul Rachdy, melihat kondisi rersebut, pemerintah daerah harus memberikan perhatian penuh kepada petugas petugas di posko perbatasan tersebut. “Mereka harus disediakan APD yang cukup, alat pengontrol suhu Tentu ini membutuhkan anggaran. Tapi jangan dijadikan persoalan,” tandasnya. (kh)***

Facebook Comments

Check Also

Kampung Dongeng Gelar Festival Hari Dongeng Nasional

KARTINI – Kebijakan untuk melonggarkan kegiatan di masyarakat, termasuk di lembaga p…