KARTINI – Pembangunan infrastruktur ternyata masih menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan, padahal masih banyak sektor non infrastruktur yang harus diprioritaskan dan menjadi perhatian pemerintah desa dalam capaian tujuan kabupaten.

Demikian dari hasil Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan sejak tanggal 20 hingga 30 Januari tersebut. Pemerintah Desa masih berfikir keras mengusulkan prioritas dibidang infrastruktur seperti perbaikan gedung serbaguna, pembangunan jalan lingkungan yang sisi manfaat publiknya jauh lebih kecil ketimbang program nonfisik.

“Dari usulan prioritas hasil Musrenbang Kecamatan yang sudah masuk ke database online Bappeda, 80 persen usulan bidang infrastruktur. Sedangkan yang mendukung pencapaian 6 program unggulan kepala daerah di tahun 2021 yaitu masalah penanganan persoalan kemiskinan dan pengangguran hanya 20 persen,” ujar Kasubag Program pada Bappeda Kuningan, Tatik Ratna Mustika, belum lama ini.

Dalam menangani persoalan kemiskinan dan tingginya angka pengangguran tersebut, diimplementasikan melalui enam program unggulan kepala daerah, diantaranya, percepatan rehabilitasi dan aksesibilitas pendidikan. Percepatan pembangunan desa khususnya sektor pertanian dan pariwisata.

Lalu peningkatan produktifitas dan lapangan kerja melaui UMKM/IMKM berbasis tekhnologi informasi, ketersediaan bantuan permodalan dan pengembangan usaha. Pengembangan karakter berbangsa dan bernegara serta keluhuran nilai-nilai agama. Peningkatan layanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak, manula dan penyandang disabilitas. Peningkatan mutu pelayanan dan transparansi pemerintahan melalui Sistem Informasi Terpadu.

“Itu cakupannya. Tapi dari semua desa yang mengusulkan prioritas di Musrenbang, masih berkutat pada infrastruktur jalan, gedung bale desa dan gorong-gorong yang jelas-jelas kalau sektor itu sudah didanai dari Dana Desa,” papar Tatik.

Maka setelah prioritas usulan dari desa tersebut masuk secara online dan dilink kan langsung dengan SKPD terkait, akan dibahas oleh Bappeda dan SKPD selama satu minggu. Pemerintah kabupaten juga tidak memastikan kalau priroritas desa yang 80 persen itu bisa direalisasi sepenuhnya. Harus melalui sistem teknoratis yang digelar dengan sistem dialog pada Musrenbang tingkat Kabupaten pada akhir Februari.

Sementara itu, Musrenbang yang digelar selama 10 hari langsung dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan anggota DPRD. Dalan arahannya, para pengambil kebijakan itu selalu menekankan 6 program unggulan kepala daerah, seperti yang telah disebutkan diatas. Sepertinya jika  program unggulan kepala daerah itu hanya diusulkan 20 persen, pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk mengalihkan usulan prioritas fisik yang mencapai 80 persen tersebut ke unggulan program daerah pada aspek kemiskinan dan pengangguran. (kh)

Facebook Comments

Check Also

Kabut Duka Di Langit Semeru

GEMURUH tiba-tiba, bumi semeru terguncang. Berhamburan penghuninya bak laron menuju cahaya…