Oleh : Meli Pemilia

KARTINI – Kepercayaan masyarakat kepada pemimpin sudah hilang. Itu adalah fakta. Pada setiap pemilihan di tingkat pusat hingga desa pun sama halnya. Tidak ada yang dianggap lebih “mendingan”.

Semua yang berbau kontestasi politik tidak ada yg berbeda. Dimana ada pemilihan, disana ada perjanjian. Bahkan untuk lingkup pemilihan kepala desa sekalipun. Bisa jadi, tuntutan perjanjianya bisa lebih serius.

Calon kepala desa yang merupakan tetangganya, yang setiap hari bertegur sapa dan berbincang akrab, Saat pemilihan bukanlah siapa-siapa.

Sosok dan kepribadian seolah tidak dikenalnya. Demi menjaga kepercayaan masyarakat dibuatlah perjanjian yang dikemas dengan istilah “kontrak politik.”

Tak ada salahnya dengan strategi tawar menawar seperti itu. Apalagi jika pemilih merasa lebih tenang, atau mungkin merasa yakin bahwa calon yang dipilihnya tidak akan melakukan sebuah kesalahan.

Dianggap sebagai sebuah solusi untuk menjaga kepercayaan. Pemilih bisa merasa lebih terjamin, juga merasa lebih modern, merasa lebih serius, atau bahkan merasa lebih kekinian. Terlebih jika janji yang ditawarkan teramat manis.

Jika mau jujur, sebagai orang timur yg saling percaya, tentu kita menginginkan calon pemimpin yg secara ikhlas kita pilih ini dapat memenuhi ekspektasi kita dengan memberikan yang kita inginkan. Tanpa menjanjikan, ataupun dengan tuntutan.

Bukankah pemimpin yang baik itu memberikan apa yang dibutuhkan rakyatnya, tanpa diminta sekalipun. Hanya barangkali saking banyaknya pemimpin terpilih yang amnesia maka disepakatilah keberadaan kontrak politik sebagai solusi atas penghianatan yang selama ini masyarakat terima.

Begitu susahnya masyarakat mendapatkan pemimpin yang amanah, juga menjadi salah satu alasan kenapa kontrak politik ini ditempuh. Sebagai otokritik saja, tidak adanya kepercayaan pada calon eksekutif dan legislatif yg selama ini terpilih, termasuk diantaranya begitu rendahnya integritas para calon yg akan manggung, menjadi alasan dikuatkanya kontrak politik. Soalnya, apalagi yg mereka tawarkan dan menggiurkan?

Beberapa pandangan tentang efektifitas kontrak politik memang perlu dipertimbangkan. Tentu dengan perhitungan bahwa dengan kontrak politik mereka tidak akan menjalankan roda pemerintahan seenaknya.

Akan tetapi sebagai bangsa indonesia yg selama ini menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme, rasanya menjadi sebuah ironi jika kontrak politik ini menjadi satu-satunya cara mengikat kepercayaan masyarakat dalam pemilihan.

Kontrak Politik Yang Manakah?

Sudah sedemikian sulitkah menemukan kader,-kader bangsa yang pancasilais, yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Sedemikian lunturkah, nilai-nilai kebangsaan yang ada dalam diri anak bangsa kita. Terlalu jauhkah berbicara patriotisme apalagi jika sampai mengenang pengorbanan para pejuang kita dulu yang berkorban sampai titik darah penghabisan, demi tersenyumnya ibu pertiwi? Sehingga pola pikir sesaat yg pragmatis tidak menguasai segalanya….

Jika kontrak politik ini sebagai upaya untuk meningkatkan kreatifitas berkarya seorang, maka perlu diberikan apresiasi. Akan tetapi jika hanya untuk meraih simpati dan dukungan sebanyak-banyaknya dari calon pemilih, maka resiko yang akan diterima melebihi dari sekedar gugatan atas kekecewaan.

Apalagi bagi kepala desa yang keseharianya berada di tengah-tengah masyarakat pemilih. Evaluasi ini tentu bukan saja untuk calon terpilih, akan tetapi bagi masyarakat pemilih yang ingin perubahan. Edukasi politik perlu diberikan bagi semuanya, agar pemilihan yang bermartabat bisa terwujud. **

Facebook Comments

Check Also

Dinilai Peduli Terhadap Pekerja Perempuan, Dinkes Dianugerahi Penghargaan

KARTINI – Perempuan bekerja saat ini trennya semakin naik dan lembaga/perusahaan pun…