KARTINI – Ratusan bahkan ribuan masyarakat Kabupaten Kuningan di sejumlah kecamatan ternyata masih mendambakan Penerangan Jalan Umum (PJU) supaya keamanan mereka di malam hari tidak terancam keselamatannya.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh http://kartinikuningan.net, kondisi geografisnya Kuningan menjadikan rumah penduduk banyak yang di pegunungan. Kendati rumah mereka ada penerangan listrik, namun mereka masih merasa takut keluar rumah jika sudah menjelang sore, apalagi malam hari, karena banyak ruas dan titik jalan umum yang gelap.

“Kita sudah mengusulkan PJU kepada Pemda Kuningan melalui Dinas Perhubungan, tapi mana tidak ada realisasinya sama sekali. Padahal ini sudah dijanjikan akan dibangun pada tahun 2020, tapi sampai sekarang tidak ada, dan jalan-jalan umum masih banyak yang gelap. Masyarakat tidak aman karena rawan kecelakaan, dan pembegalan,” papar salah seorang Kepala Desa di Kecamatan Karangkancana, Kamis (10/6).

Desa sendiri pernah menjanjikan kepada masyarakat tentang PJU tersebut, karena memang ada kesepakatan dan aturan jika 30 persen dari Silpa Pendapatan PJU Kuningan akan dialokasikan untuk pembangunan PJU di daerah yang rawan, dan sangat membutuhkan penerangan umum. Akan tetapi di perubahan anggaran 2020 hingga APBD Murni 2021 belum terealisasi.

Ketika hal tersebut dikonfirmasikan kepada Dinas Perhubungan, Kepala Dishub Kuningan, Jaka Chaerul menerangkan, jika dia memang diserang banyak kepala desa dengan tuntutan PJU. Ada sebanyak 184 kepala desa dari total 370 titik yang meminta pengadaan PJU, tapi pihaknya tidak bisa mengabulkannya.

“Tahun 2020, ada rencana untuk merealisasikan PJU di desa-desa yang prioritas dan sangat rawan, Kami pun memberikan harapan kepada Kades. Tapi ternyata dengan alasan refocusing, tidak bisa direalisasi dan menunggu di perubahan. Ternyata, di perubahan APBD 2020 pun dicoret. Sekarang, 2021 saja, tidak ada. Yang kena, ya saya, mereka pasti menuntutnya ke Saya,” papar Kadishub Jaka.

Ia juga menyesalkan sikap DPRD yang tidak mau memperjuangkan rakyat mereka. Padahal hal tersebut untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pejabat atau kepentingan pribadi. Anehnya, untuk kepentingan politik anggota dewan (dalam hal ini pokir), sama sekali tidak dicoret dari APBD.

Jaka Chaerul pun sempat emosi dengan kondisi tersebut, apalagi jika jelas-jelas Silpa dari pendapatan PJU itu cukup besar, yakni Rp 15 milyar, dan 30 persen dari Silpa itu dialokasikan untuk pengadaan PJU, yakni sekitar Rp 5,4 milyar.

“Saya hanya ingin hak rakyat itu dikembalikan. Jangan hanya memikirkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan saja, 30 persen dari Silpa itu, sudah jelas-jelas hak rakyat,” tandas Jaka. (kh)***

Facebook Comments

Check Also

Akibat Pandemi Covid-19, Kondisi Perekonomian Kuningan Mengalami Tekanan Hebat

KARTINI – Kondisi perekonomian di Kabupaten Kuningan akibat Pandemi Covid-19 mengala…