KARTINI –  Kuasa Hukum tersangka dugaan kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP), Abdul Haris, meminta untuk menyeret pula tersangka lainnya yang diduga ikut berjamaah melakukan korupsi.

“Tersangka (Mr) hanya dimasukan sebagai tersangka tunggal, dan setelah mempelajari dakwaan, ada banyak kekeliruan, dan kejanggalan. Untuk itu, Saya meminta bendahara dan pembuat SPJ pun ikut diseret menjadi tersangka pula,” ujar Abdul Haris kepada wartawan, Rabu (24/3).

Ia menjelaskan, kejanggalan tersebut diantaranya, dalam dakwaan disebutkan kasus yang menyeret Kepala SMK Luragung terjadi pada tahun 2014, sedangkan pada bulan yang bersamaan, menurut Haris, tersangka sedang berada di tanah suci.

Selain itu, disebutkan tersangka mencoba memperkaya diri sendiri dengan membeli mobil, sedangkan mobil yang dimiliki tersangka itu dibeli pada tahun 2012.

“Ini konteknya BOS dan DSP, dimana saat bergulirnya dana tersebut ada komitmen antara pihak sekolah dan komite sekolah, dan tersangka tidak melakukannya secara sepihak, tetapi untuk merumuskan dan merealisasikan dana tersebut melalui musyawarah mufakat antara sekolah dengan komite,” paparnya.

Yang sangat disesalkan tersangka Mr hanya tersangka tunggal. “Jadi saya tegaskan dan sangat meminta kepada pengadilan Tipikor supaya menghadirkan tersangka lainnya,” tandasnya.

Seperti diketahui, tersangka MR resmi menjadi tahanan Tipikor Bandung sejak Kamis (4/3), menjadi tersangka penyalahgunaan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) tahun ajaran 2014/2015 dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Modus tersangka dalam melakukan tindakan korupsi yakni dengan cara melakukan pemotongan anggaran sebesar 15 % dari setiap kegiatan sekolah dan melakukan penyisihan anggaran sarana dan prasarana yang bersumber dari Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) SMKN 1 Luragung tahun ajaran 2014/2015.

Kemudian tersangka menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi, diantaranya tambahan gaji/penghasilan kepala sekolah setiap bulannya dan juga untuk pembayaran cicilan mobil pribadi Kepala Sekolah.

Berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh auditor Inspektorat Kab. Kuningan, perbuatan tersangka telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 290.429.226,- (Dua ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah). (kh)***

Facebook Comments

Check Also

80 Persen Kematian Akibat Serangan Jantung Ternyata Dapat Dihindari

KARTINI –  Jantung merupakan salah satu organ yang harus dijaga kesehatannya, a…