KARTINI – Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Kuningan sangat memprihatinkan, setiap tahun grafik peningkatannya cukup tinggi. Ironisnya, pemerintah seolah tutup mata dan belum berpihak kepada anggaran penanganan, bahkan anggaran visum yang pernah ada pun sejak tahun 2017 malah dicoret dari APBD.

Seperti kejadian pada Kamis (18/2), kesabaran warga Lingkungan Ciasem Kelurahan Purwawinangun Kuningan sudah pada puncaknya, karena Aj (53 tahun), pelaku pelecehan seksual terhadap dua anak dibawah umur (4 tahun dan 6 tahun) selalu mengelak, bahkan seperti menantang warga dan pihak penegak hukum. Sedangkan korban trauma, malah diancam untuk tidak membeberkan kejadian tersebut, termasuk keluarga korban.

“Anak saya ketakutan, apalagi kalau melihat orang yang mirip dengan pelaku. Saya khawatir, kejiwaannya terganggu, makanya saya ungsikan saja ke rumah sudara. Saya sempat emosi dan marah ke pelaku, tapi malah jawaban pelaku lebih emosional daripada saya. Selain tidak mengaku, malah mengancam saya, dan mengancam akan melaporkan keluarga ke kepolisian,” papar ibu korban saat berbincang dengan media.

Kejadian itu adalah salah satu kasus terbaru di tahun 2021, tepatnya di Bulan Februari. Jika menengok lembaran kasus berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas PPKBP2A Kuningan, di tahun 2020 ternyata angkanya cukup fantastis. Dari tahun 2018 ke 2019 saja rekapitulasi Anak Berbadan Hukum (ABH) naik dari 52 ke 67 kasus, dan ternyata di tahun 2020 naik lagi menjadi sekitar 78 kasus. Ini hanya kasus yang dilaporkan dan terlaporkan. Bagaimana dengan yang tidak dilaporkan? Ini tentu memprihatinkan sekali.

Kasus-kasus itu sendiri ketika dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri tidak semua kasus bisa diselesaikan. Rekapitulasi ABH di Kejaksaan Negeri Kuningan untuk tahun 2019, dari 67 kasus hanya bisa ditangani 19 kasus, dan ketika dilimpahkan ke Pengadilan Negeri semakin berkurang, hanya 13 kasus yang selesai di meja hukum dengan putusan vonis dari Majelis Hakim.

Kapolres Kuningan, AKBP Doffie Fahlevi Sanjaya melalui Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Ipda Suhendi, mengakui, jika masih banyak korban yang tidak mau melapor ke pihak kepolisian. Secara hukum, pihaknya pun tidak bisa memaksakan sebuah kasus jika tidak ada laporan dari bawah. Secara resmi yang melapor dan ditangani oleh kepolisian ada 45 kasus di tahun 2020, 15 kasus yang masuk ke pangadilan, dan sisanya tidak cukup bukti.

“Untuk per Januari 2021 saja, sudah ada tujuh kasus yang masuk, salah satunya tersangka Aj (53) yang dilabrak warganya. Kami akan terus mengawal kasus ini dengan mengumpulkan cukup bukti. Secara pribadi, saya cukup prihatian dan miris dengan terus bertambahnya kasus kekerasan seksual dan serangan seksual, terutama kepada anak dibawah umur,” papar Ipda Suhendi.

Pemerintah Kurang Responsif

Ironis, kenaikan tersebut tidak membuat prihatin pemerintah. Pemerintah terkesan kurang responsif, seolah kasus tersebut akan berhenti saat pelaku tertangkap dan diadili. Tidak melihat sejauh mana dampak psikologis korban dan keluarga.

Sri Laelasari, penggiat perempuan dan anak yang telah lama selalu mendampingi kasus perempuan dan anak merasa geram dengan selalu munculnya kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan dan anak. Dari tahun ke tahun, kasusnya semakin bertambah, dan tidak ada penyelesaian kasus per kasus. Jika ini tidak segera disikapi, maka fenomena kekerasan anak akan menjadi fenomena gunung es yang merusak generasi.

“Pemerintah seharusnya peka, harus memperkuat dari sisi aturan, supaya penanganannya benar-benar fokus. Bisa menyelesaikan kasus per kasus, bukan sekedar menulis data saja, tapi kosong penyelesaian. Efek jera dari kasus per kasusnya itu harus jelas, dari mulai pemerintah, kepolisian sampai pengawalan di tingkat kejaksaan harus terus dikawal, jangan sampai ada satu kasus yang menghilang dan entah bagaimana penyelesaiannya,” papar Sri yang juga anggota DPRD dari Fraksi Gerindra.

Pada tahun 2016, saat ia mengelola Rampak Polah (perempuan para korban kekerasan), ada biaya visum dari pemerintah. Akan tetapi setelah tahun 2016, biaya tersebut malah tidak ada. Idealnya, ketika ada penambahan kasus, pemerintah harus lebih responsif terhadap anggaran, menambah anggaran tidak sekedar untuk visum tapi biaya pendampingan dan penyelesaian kasus per kasusnya.

“Boro-boro ada niatan membuat Rumah Singgah, sekedar memberikan tambahan anggaran saja tidak ada, anggaran visum saja malah hilang. Sementara kasus kekerasan, terutama pelecehan kepada anak di bawah umur terus bertambah. Kalau sudah begini, mau bagaimana generasi mereka,” jelasnya.

Rumah Singgah itu besar manfaatnya. Rumah Singgah bukan berarti tempat penampungan saja, tapi sebagai rumah edukasi, sebagai tempat mereka menguatkan mental, tempat penyembuhan para korban, karena di Rumah Singgah itu selain ada relawan, harus ada konselornya juga.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas PPKBP2A Kuningan, Trisman Supriatna, mengaku, jika untuk penanganan kasus bagi korban kekerasan dan pelecehan anak itu belum memiliki anggaran sendiri. Anggaran yang ada baru secara global, yaitu untuk pemberdayaan perempuan. Hal tersebut menurutnya karena memang APBD Kuningan kecil.

“Ada anggaran untuk perempuan, itu diperuntukan bagi pemberdayaan. Selain pemberdayaan, pendampingan kasus perempuan dan anak itu, kami ada mitra, namanya P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak),” ujar Trisman.

Diakui, angka kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak meningkat, untuk itu pihaknya sedang merencanakan ada UPTD Perempuan dan Anak disetiap kecamatan. Terlebih adanya Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), menurut Trisman, jika RUU tersebut sudah disahkan, maka daerah harus sejalan dan maksimal dalam mengimplementasikannya, termasuk dalam dukungan anggaran. (kh) ***

Facebook Comments

Check Also

Kabut Duka Di Langit Semeru

GEMURUH tiba-tiba, bumi semeru terguncang. Berhamburan penghuninya bak laron menuju cahaya…