KARTINI – Kebijakan Gubernur yang menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum dan mempertahankan Nuzul Rachdy sebagai Ketua DPRD mendapat apreasiasi, bahkan ke-dua belah pihak diminta untuk mencabut perkaranya.

Salah satunya dari A.Haris, pemerhati yang juga pengacara tersebut mengapresiasi atas keputusan Gubernur. “Keputusan ini cukup tegas dan jelas sehingga tidak ada lagi keraguan dan tafsir-tafsir lain soal Ketua DPRD Kuningan,” ujarnya kepada http://kartinikuningan.net

Substansi surat Jawaban Gubernur adalah menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum (PTUN), dan berkas persyaratan yang disampaikan oleh DPRD ke Gubernur melalui Bupati Belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Artinya tanpa ada gugatan ke PTUN pun karena berkas yang diajukan belum sesuai dengan ketentuan per-undang-undangan maka berkas akan dikembalikan supaya disesuaikan, akan tetapi sepertinya penyesuaian berkas agar sesuai dengan perundang-undangan itu agak sulit, ” paparnya.

Ia mencontohkan, berkas yang disampaikan ke guberbur, isi keputusannya tanggal 13 November, Faktualnya paripurna tanggal 23 November.

“Agar supaya Polemik Ketua DPRD Kuningan ini tidak terus berlarut-larut yang akibatnya kepentingan rakyat yang dirugikan, sebaiknya dilakukan perdamaian diantara pimpinan DPRD, karena Keputusan BK, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan DPRD yang menjadi Objek Sengketa di PTUN lemah secara hukum, ” jelasnya.

Maka sebaiknya ketiga keputusan tersebut dibatalkan melalui Paripurna dan begitupun Ketua DPRD mencabut gugatannya di PTUN sehingga Polemik di DPRD Kuningan bisa berakhir dan DPRD bisa lebih fokus bekerja untuk Rakyat Kuningan.

Sebelumnya Surat Gubernur Jabar Nomor : 5600/KPG.19.03/Pemksm, tersebut berisi beberapa poin untuk menjawab surat dari Bupati Kuningan tertanggal 27 November 2020. Dijelaskan, dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terdapat asas praduga keabsahan/rechtmatig (vemoeden van rechtmatigheid/praesumptio iustae causa), yakni bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap sah/rechmatig.

Kemudian, peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170/KEP.775-Pemksm/2019 tanggal 24 September 2019. (kh)***

Facebook Comments

Check Also

KKI Neduci Cetak Kader Penulis Handal

KARTINI – Banyak cara untuk mengembangkan minat baca dan menulis, salah satunya gebr…