Masyarakat Kuningan Terancam Tidak Bisa Menikmati APBD 2021

Pengumuman Tiga Besar Hasil Seleksi Lelang Jabatan di Lingkup Pemkab Kuningan
November 15, 2020
Pernahkah Anda Merasa Kehilangan?
November 16, 2020

Masyarakat Kuningan Terancam Tidak Bisa Menikmati APBD 2021

KARTINI – Gonjang ganjing yang berada di tubuh legislatif Kabupaten Kuningan ternyata menyedot pertarungan politik yang cukup keras, sehingga melupakan nasib rakyat Kuningan.

“Ini bukan persoalan pelengseran Nuzul Rachdy-nya, tapi persoalan masyarakat Kuningan. Coba berfikir sejenak jika saat ini seharusnya sudah memasuki tahapan pembahasan APBD 2021, tapi internal DPRD sendiri masih disibukan dengan urusan pertarungan politik dan melupakan nasib Kuningan di tahun 2021,” papar Manaf, salah seorang pemerhati politik yang juga pensiunan ASN, kepada http://kartinikuningan.net.

Kalau hal tersebut tidak segera diselesaikan, dan PLt Ketua DPRD pun ternyata dianggap ‘invalid’ karena tidak memenuhi prosedur hukum penentuan PLt, maka akan terjadi kekosongan hukum atas siapa yang memimpin DPRD. “Padahal legitimasi pimpinan DPRD itu sangat penting karena akan menetapkan APBD 2021. Kalau ini terus berlarut-larut, maka Kuningan terancam tidak memiliki APBD 2021. Jadi siapa yang dirugikan?, Jelas-jelas rakyat yang sangat dirugikan,” tandasnya.

Menurutnya, kalau berlandaskan perundang-undangan, APBD itu harus segera dibahas dan paling lambat pada 30 November setiap tahunnya. Sementara hingga Senin (16 November 2020), pihak eksekutif sendiri belum menyampaikan nota pengantar APBD 2021. “Apakah mampu hanya dalam waktu beberapa hari, APBD bisa dibahas secara maksimal?. Jadi persoalannya bukan masalah Nuzulnya, tapi masalah rakyat Kuningan,” ujar Manaf.

Senada yang disampaikan Mang Ewo, adanya keputusan DPRD Kab. Kuningan melalui Paripurna pada Jumat (13/11/2020), tentunya sangat diharapkan Lembaga Legislatif Daerah tersebut dapat kembali fokus untuk memikirkan nasib masyarakat/rakyat yang diwakilinya, terutama terkait Pengesahan Raperda APBD 2021 menjadi Perda APBD yang akan menjadi “panduan” bagi Eksekutif menjalankan fungsinya.

“Saat ini bola panas ada di tangan Pak Acep sebagai Bupati Kuningan untuk menyampaikan Keputusan DPRD kepada Gubernur dalam kapasitasnya sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat. Dengan keleluasaan waktu yg terbatas hanya 7 hari kerja, tentunya Bupati tak akan mengambil resiko dengan mengabaikan kewajibannya untuk segera mengambil sikap,” katanya.

Sementara itu, penunjukan PLt H.Dede Ismail selepas Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi BK terhadap kasus Ketua DPRD, Nuzul Rachdy, pada Jumat (13/11/2020), disinyalir tidak disepakati dan berita acaranya tidak ditandatangani oleh unsur pimpinan lainnya, sehingga berkas berita acaranya masih tergeletak tanpa tandatangan di meja sekretariat. (kh)***

Facebook Comments

Comments are closed.