KARTINI – Langkah Badan Kehormatan (BK) DPRD Kuningan diharapkan bisa terus profesional dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPRD diksi ‘limbah’.

Wakil Ketua DPC PPP Kuningan, H.Yusron Kholid, M.Si., angkat bicara dan mengingatkan ketua BK yang merupakan kader PPP untuk tetap tenang, obyektif dan profesional dalam menyelesaikan perkara yang sedang dihadapinya.

“Partai Persatuan Pembangunan sangat menghormati independensi serta marwah BK, sehingga dalam proses penanganan suatu perkara tidaklah mungkin bisa diintervensi dengan segala bentuk kewenangannya,”jelasnya.

DPC PPP pun mendukung dr.Toto bersama timnya untuk bekerja dan bertindak sesuai mekanisme tata beracara yang telah diatur dalam peraturan BK DPRD.

“Kami berkeyakinan, BK DPRD akan menjalankan tugas berdasar azas kepatutan dan mengingat sumpah jabatan,”paparnya.

DPC PPP Kuningan pun memaklumi bila ada ketidaksempurnaan dalam tata beracara, maka saran kritik para pihak atau publik menurutnya bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi serta pencermatan seksama guna perbaikan proses penyelesaian perkara BK DPRD.

“Kami mencermati tentang munculnya pemberitaan yang menyoroti pernyataan dr.Toto sebagai ketua BK saat menyampaikan jawaban atas desakan elemen unjuk rasa yaitu jika tidak bisa memproses tuntutan massa untuk menurunkan ketua DPRD dari jabatanya, akibat kasus diksi limbah, dirinya siap menanggalkan jabatan sebagai ketua BK maupun sebagai anggota dewan,”tutur H. Yusron.

Melihat hal demikian pihak menilai hal itu adalah sebagai bentuk keseriusan dr.Toto dalam merespon tuntutan, untuk meyakinkan massa bahwa BK DPRD Kuningan pasti akan memproses laporan/pengaduan yang diajukan elemen masyarakat.

Ia pun menghimbau kepada semua pihak agar utuh berfokus untuk mengawal proses penanganan perkara ketua DPRD oleh BK DPRD, karena memang kasus yang sedang ditangani, sambungnya, merupakan domain sekaligus ujian berat bagi BK DPRD.

“Hikmahnya dapat menjadi peneguhan independensi, agar kasus yang ditangani BK DPRD, sungguh-sungguh di proses, dan dr.Toto bersama anggota BK DPRD dapat menjalankan kewenangannya dalam penanganan perkara itu sesuai peraturan/ hukum yang berlaku dengan kemutlakan miliki kebebasan dalam memeriksa, mengadili sampai memutus suatu perkara dalam dimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum itu sendiri,”pungkas politis PPP ini. (dien)***

Facebook Comments

Check Also

Menu Hemat Saat Uang Belanja Nyaris Tamat

KARTINI – Tanggal tua biasanya memang isi dompet sudah mulai menipis, apalagi ditamb…