PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) sudah didepan mata, beberapa kota yang memasuki fase ini sebagian telah mengumumkan Pasangan Calon (PASLON) diantaranya Bandung.

Apa mungkin Pilkada akan tetap diselenggarakan dengan kondisi negeri yang sedang terombang ambing oleh Covid-19? Masihkah sebuah pesta demokrasi tetap diadakan sementara rakyat sedang diambang kebingungan?. Pandemi belum juga berakhir, berita kenaikan angka kematian yang disebabkan Covid-19 terus melonjak.

Masihkah meneruskan pesta demokrasi ini ? Bukankah akan lebih bijaksana jika mengedepankan penangan terhadap stabilitas ekonomi kerakyatan yang saat ini sangat dibutuhkan. Rakyat tidak saja mengingikan bantuan dalam bentuk sembako atau BLT (Bantuan Langsung Tunai), namun lebih mengharapkan memberi mereka lahan, lapangan pekerjaan atau sistem perekonomian yang bisa dikerjakan dari rumah saja.

PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) mengharuskan rakyat tetap dirumah saja. Bagaimana mereka memepertahankan hidup dengan kondisi tersebut. Sedang orang-orang yang mereka harapkan bekerja seperti biasa justru dirumahkan baik itu pemberhentian sementara tanpa gaji dibayarkan ataupun Pemutusan Hubungan Kerja secara massal. Tidakkah itu akan menambah tekanan psikologis untuk rakyat kita.

Dan jika pesta demokrasi tetap diselenggarkan, bagaimana dengan mekanisme penyelenggaraannya. Bukankah itu akan mengundang kerumunan massa yang sangat besar. Tidak saja disatu titik tapi dibanyak titik yang memungkinkan untuk semakin luasnya penyebaran Covid-19 ini.  

Merunut pada Pasal 201A Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, “Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pasal 201 (6) ditunda karena terjadi bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (1)”. Dan Pasal 201 (3) : “ Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 122A.

Pemilihan Umum yang akan datang jika berlandaskan pada peraturan tersebut masih memungkinkan untuk tetap diselenggarakan. Atau pemerintah dan instansi terkait sebaiknya mengkaji ulang. Ada yang lebih penting dan membutuhkan penangan serius dan berkala. Yakni bagaimana kita berhasil menekan angka penyebaran Covid-19 ini serta menstabilkan perekonomian kerakyatan.

Bisakah kita menciptakan String of Market atau rantai pemasaran pada usaha kecil atau rumahan. Bagaimana kita mengupayakan terjadinya transaksi kebutuhan  antar rumah yang bertujuan membantu memberi penghidupan pada masyarakat kecil yang diharuskan tetap dirumah saja.

Ini menjadi tugaas kita bersama tentunya, dan harapan besar pada keputusan sebijak mungkin tentang rencana Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2020 ini. Jangan jadikan Pandemi ini sebagai ladang para pesohor mencari ladang pencitraan, dan menjadikan kesulitan rakyat sebagai ajang monopoli politik. Cukuplah pandemi ini menghimpit mereka jangan tambah lagi dengan agenda kepura-puraan para penguasa. **
Oleh : Vera Verawati

Facebook Comments

Check Also

80 Persen Kematian Akibat Serangan Jantung Ternyata Dapat Dihindari

KARTINI –  Jantung merupakan salah satu organ yang harus dijaga kesehatannya, a…