KARTINI – Sebagian besar APBD 2020 dialihkan untuk penanganan Covid-19 termasuk di Kabupaten Kuningan, sehingga pada Perubahan APBD 2020 dinilai belum berpihak sepenuhnya kepada rakyat.

Terlihat lebih greget dibanding Fraksi yang lain adalah Fraksi Gerindra-Bintang mengkritisi hampir seluruh P-APBD Kabupaten, pada Rapat Paripurna Umum fraksi-fraksi DPRD Kuningan tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2020, pada Senin (14/9/2020), secara virtual.

Ketua fraksi Gerindra-Bintang, H Yayat Sudrajat mengatakan sebagai pihak legislatif fungsinya adalah memihak terhadap masyarakat. “Yang paling penting itu anggaran harus memihak kepada masyarakat dan saya rasa P-APBD saat ini tidak memihak,”ujar Yayat.

Selanjutnya menurut F-Gerindra Bintang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menelan anggaran cukup besar pada kenyataannya belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Kabupaten Kuningan.

“Contohnya kasus masyarakat kecil harus tetap merogoh saku untuk Rapid Test Sebagai salah satu persyaratan keluar kota dimana sebagian besar penduduk Kabupaten Kuningan urban ke kota-kota besar. Dinas Kesehatan hendaknya tampil di garda terdepan dalam memberikan solusi-solusi konkrit dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Kuningan, tidak hanya duduk manis saja,”tegas Yayat.

Tidak hanya soal penangan Covid-19, Fraksi Gerindra Bintang pun menyoroti kinerja Dinas Sosial, seperti carut marutnya data dalam hal penyaluran bantuan sosial baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten hendaknya harus
benar-benar disikapi dengan seksama oleh Dinas Sosial.

“Contoh dengan berpangku tangan menunggu intruksi. Teknis pendistribusian pun hendaknya betul-betul memperhatikan protokol kesehatan baik penerima manfaat
maupun petugas distribusi,” ujarnya.

Gerindra pun mengkritisi Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang hendaknya sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan
pembangunan jalan lingkar timur yang menyengsarakan masyarakat desa yang
terdampak pembangunan tersebut, hingga menelan kerugian puluhan juta rupiah.

Masih ada lagi PU dari Fraksi Gerindra-Bintang yang mengejutkan yaitu penyelesaian ganti rugi waduk kuningan yang hingga kini belum juga terselesaikan. “Hendaknya sesegera mungkin menyelesaikan Pogram-program
yang tertunda diantaranya penyelesaian ganti rugi pembangunan waduk kuningan,
penyelesaian kotoran hewan di Kelurahan Cipari dan penyelesaian Rancangan
Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),” tegas Gerindra.

Hampir seluruh SKPD dikritisi oleh Fraksi Gerindra-Bintang, namun diakhir pandangan Umumnya F-Gerindra Bintang mengapresiasi kinerja atas peran UPT Damkar Satpol PP Kuningan atas kinerjanya selama pandemi Covid-19, membantu masyarakat.

“Kami berharap pemerintah Kabupaten Kuningan, meminta maaf kepada masyarakat atas belum tepatnya anggaran untuk masyarakat,dan bagi eksekutif yang bertugas untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga angka- angka APBD bisa benar-benar sampai ke tangan rakyat,”tutup Yayat. (Dien)**

Facebook Comments

Check Also

Bersama Hujan Yang Selalu Datang Dipenghujung Sore

KUPANDANG dedaunan di dahan tinggi menjulang, hijau cerah daun hendak berbuah, putik mulai…