KARTINI – Penolakan RUU HIP terus bergulir, kali ini organisasi perempuan di Jawa Barat menolak dengan tegas celah-celah penggembosan Pancasila tersebut.

Penolakan tersebut serempak muncul dalam kegiatan empat konsesus dasar berbangsa dan bernegara, yang digelar DPD RI, beberapa hari lalu, di gedung MPR/DPD RI, dihadiri para ketua organisasi perempuan se-Jawa Barat. 

Hj.Eni Sumarni, anggota DPD RI perwakilan Jawa Barat menjelaskan, organisasi tersebut diantaranya, GOW, BKOW, PWKI, Wanita Budhis, Nasyiatul Aisyah, PERWATI, Ikatan Bidan, PERIP, IWAPI, PWRI, PERWARI,GPII, HIMI, Pemudi Persis, BMI, IPPI.

“Mereka mewakili 72 organisasi wanita yang tergabung dalam BKOW Propinsi Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, mereka memberikan pandangan dan masukan terhadap RUU HIP dimana di usung slogan “Pancasila Yes RUU HIP No,” ujar Eni kepada kartinikuningan.net, Selasa (30/6/2020).

Ia memberikan pandangan terhadap nilai-nilai luhur pancasila dan mengupas maslah RUU HIP.  Hj. Eni menegaskan bahwa Pancasila sudah final, dan tidak perlu diotak atik lagi.

“Saat ini kita harus lebih fokus pada masalah implementasi Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bukan hal-hal lain yang malah melemahkan Pancasila itu sendiri, karena Pancasila adalah Norma dan merupakan sumber dari segala sumber hukum,” papar perempuan asal Sumedang itu.

Pancasila tidak perlu dipangkas  jadi Trisila apalagi Ekasila. Justru yang harus difokuskan dalam  pengamalan  atau implementasi  dari ucapan, sikap dan prilaku manusia Indonesia yang pedoman hidupnya kepada Pancasila, karena Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam UUD NKRI 1945.

Organisasi perempuan melalui DPD RI tersebut mendorong BPIP untuk segera membuat program penguatan  agar Pancasila dengan mudah diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”Saya aebagai wakil daerah perlu mendengar suara masyarakat daerah atas polemik RUU HIP ini,” tandasnya.

Mandulnya Pendidikan Pancasila

Hj. Eni Sumarni berpandangan bahwa didalam RUU HIP terdapat beberapa point yang menjadi polemik, pertama terdapat pada pasal 7 RUU HIP yaitu terkait dengan Trisila dan Ekasila, kedua tidak tercantumnya Tap MPR XXV Tahun 1966 sebagai acuan RUU HIP.

Yang menjadi sorotan BKOW Propinsi Jawa Barat justru mandulnya program Penguatan implementasi Pancasila untuk seluruh elemen masyarakat. Sehingga meminta dihidupkan kembali Pendidikan Moral Pancasila dan pendidikan budi pekerti bagi sekolah SD, SMP dan SMU/SMK.

“Anak didik itu tidak hanya kaya akan knowlage dan skill, tetapi juga landasan moral Pancasila harus kuat untuk membangun SDM unggul dan kualitas yang berujung pada perwujudan masyarakat adil dan makmur,” tambahnya.

Maka secara tegas, dalam pertemuannya, 72 organisasi perempuan se-Jabar itu dengan menolak RUU HIP, dan  mohon disampaikan aspirasi itu kepada DPR RI dan pemerintah  bahwa masyarakat Jawa Barat  tidak setuju dengan gagasan RUU HIP. (kh)***

Facebook Comments

Check Also

Menu Hemat Saat Uang Belanja Nyaris Tamat

KARTINI – Tanggal tua biasanya memang isi dompet sudah mulai menipis, apalagi ditamb…