KARTINI – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Kuningan, Rabu (24/6/2020), didatangi sejumlah wartawan media cetak, media elektronik dan media online yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (ANARKIS). Kelompok wartawan tersebut mempertanyakan alokasi anggaran yang dikerjakan di PUTR untuk perbaikan RS Isolasi Pasien Covid-19.

Sedangkan langkah yang dilakukan para pewarta itu dikarenakan sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kuningan, Hj. Susi Lusiyanti pernah melontarkan jika anggaran renovasi rumah sakit darurat khusus penanganan pasien yang terpapar virus Corona sebesar Rp 2 milyar 250 juta diserahkan pekerjaannya kepada PUTR.

“Ketika melakukan audiensi, Ibu Kadinkes di hadapan puluhan wartawan menerangkan kalau dana renovasi rumah sakit darurat penanganan pasien virus Corona yang sampai saat ini masih menjadi sorotan publik, telah diserahkan ke Dinas PUTR,” ujar Koordinator ANARKIS, Iyan Irwandi.

Dana pembelian rumah sakit khusus penanganan pasien terpapar virus Corona yang dulu eks Rumah Sakti Bersalin Citra Ibu di jalan Ciharendong Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan tersebut sangatlah besar, yakni Rp 7,5 miliar dan biaya renovasinya pun tidak kalah fantastis karena mencapai Rp 2 milyar 250 juta.

Pada kesempatan audiensi dengan Dinas PUPR, para pemburu berita membahas sekaligus mempertanyakan berbagai hal yang dinilai cukup penting. Seperti, kenapa terjadinya saling lempar tanggung jawab padahal objeknya sama, mekanisme dan kriteria penunjukan perusahaan serta keterlibatan organisasi jasa kontruksi, titik-titik mana saja yang direnovasi sehingga biayanya membengkak, sejauhmana peranan Dinas PUPR, alokasi rincian anggaran renovasi dan hal-hal lainnya.

Kepala Dinas PUTR Kabupaten Kuningan, H.M. Ridwan Setiawan didampingi Sekretaris Yudi Nugraha, menjelaskan, jika penunjukan rekanan (pihak ketiga) dalam perbaikan eks RS Citra Ibu untuk penanganan Covid-19 sudah sesuai prosedur dan aturan. Aturan tersebut tertuang dalam SE LKPP No. 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Dimana, salah satu item dalam aturan tersebut, yaitu rekanan untuk barang/jasa penanganan Covid-19 tidak melalui lelang, tetapi di tunjuk langsung (juksung). Proses pencairan pun, tidak mampir dulu ke PUTR, namun langsung ditransfer kepada pihak rekanan. Sedangkan rumor di lapangan, jika tiga rekanan juksung itu adalah ‘titipan’ bupati.

“Anggaran yang ditetapkan untuk kebutuhan di lapangan sudah sangat real, dan Kami pun siap untuk diperiksa BPK. Penunjukan pihak ketiga berdasarkan pertimbangan tertentu, dan saya tidak akan menunjuk orang yang sekiranya tidak berkemampuan, tidak bertanggungjawab dikemudian hari apabila ada kerugian negara. Dan saya tegaskan ini tidak ada titip-titipan, apalagi titipan anggaran, sama sekali tidak ada,” ulasnya.

Anggaran Rpp 2, 2 milyar tersebut diperuntukan untuk perbaikan pagar, perbaikan leaf, perbaikan IPAL yang harus sesuai dengan standar kesehatan, pentilator, penyekatan, air sarana bersih, penataan tempat-tempat mes untuk perawat, dan ornamen yang lainnya. “Kita melakukan tugas ini atas dasar kedaruratan dan tanggungjawab,” tandasnya. (kh) ***

Facebook Comments

Check Also

Tentang Kemarin, Hari Ini dan Esok

BERSAHABAT dengan mentari, setiap pagi kau lihat senyum nan ramah bersama hangatnya. Warna…