ANARKIS Nilai Ada Anggaran Covid-19 Yang Tumpang Tindih Antara RS Dan SarPras

TNI/Polri Akan Sumbangkan Hasil Panen Ikan Dan Sayuran Untuk Masyarakat
June 17, 2020
Sate Kambing dan Bancakan Seafood, Menu Special Ali Action Ciloa
June 17, 2020

ANARKIS Nilai Ada Anggaran Covid-19 Yang Tumpang Tindih Antara RS Dan SarPras

KARTINI – Transparansi Anggaran Covid-19 terus disorot Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (ANARKIS), kali ini ada anggaran yang terlihat janggal untuk alokasi anggaran tempat isolasi dan perawatan pasien terpapar Covid-19.

Berdasarkan data yang diperoleh ANARKIS,  dalam daftar rincian kegiatan terkait penanganan Covid-19 ada beberapa item yang kegiatanya hampir sama, bahkan sama tapi alokasi anggarannya berbeda. Seperti yang disoroti saat audiens adalah pengadaan Rumah Sakit Darurat Covid-19 dan renovasi RS Covid sebesar Rp 9 milyar 750 juta.  Dimana pengadaan RS Covid tersebut dengan membeli eks Rumah Sakit Citra Ibu yang sudah lebih dari 8 tahun terbengkalai oleh pemiliknya (swasta).

Akan tetapi, ada kejanggalan dalam rincian anggaran tersebut, dimana terdapat poin lain yang kegiatannya hampir sama untuk pengadaan rumah sakit berikut renovasinya, yaitu terdapat item pembuatan ruang isolasi dan ruang perawatan khusus covid-19 sebesar Rp 1 milyar, dan item dukungan sarana dan prasarana untuk penanganan covid-19 sebesar Rp 3 milyar. Berarti jika ditambah dengan pengadaan dan renovasi RS Covid-19, mempunyai total Rp 13 milyar 750 juta.

“Nah ini Rp 4 milyar ini berada dimana. Sementara menurut keterangan pihak Dinkes dan RSUD ’45 dan Linggajati, memang awal ditunjuk RSU sebagai rujukan pasien berdasarkan SK Gubernur, tetapi setelah melihat beberapa alternatif tempat isolasi pasien Covid, akhirnya pemerintah memutuskan untuk membeli eks RS Citra Ibu sebagai tempat isolasi,” ujar Ketua ANARKIS, Iyan Irwandi.

Senada yang dikatakan anggota lainnya yang juga seorang jurnalis media online, Deden Rijalul Umam. Menurutnya, pengalihan APBD 2020 untuk penanganan Covid-19 dinilai terlalu besar dan hanya menghamburkan anggaran. Apalagi jika melihat data yang disebutkan diatas, yakni terkesan tumpang tindih antara anggaran pembelian RS eks Citra Ibu dengan item sarana prasarana ruang isolasi dan perawatan pasien.

“Bukankah sebuah rumah sakit itu ketika akan dibeli sudah melalui penilaian, baik penilaian secara anggaran maupun penilaian dari sisi medisnya. Yakni jika dikatakan rumah sakit itu sudah pasti harus ada ruangan-ruangan pasien, yang menurut Saya tidak perlu lagi dibedakan dengan sarana prasarana lainnya. Makanya saya menilai ini hanya menghamburkan anggaran saja,” paparnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kuningan, dr.Hj. Susi Lusiyanti, bersama Kepala RSUD ’45 Kuningan, dr.Deki Saefulloh dan Kepala RSUD Linggajati dr.Edi Martono, memaparkan, sedikit kronologis penunjukan RS eks Citra Ibu.  “Waktu itu, kami maraton mencari tempat penanganan Covid-19, karena takut dan untuk mengantisipasi pemudik yang datang ke Kuningan. Seandainya dua persen dari total yang terpapar (Indonesia) itu pemudik dari Kuningan, maka RSU ’45 tidak mampu menampungnya. Maka setelah berbagai pertimbangan, dan pencarian tempat hingga beberapa alternatif pilihan, maka diputuskanlah untuk membeli RS darurat Covid saja,” papar Kepala RSU ’45, dr.Deki Saefullah.

Sayangnya ke-tiga pihak tersebut tidak bisa membeberkan secara mendetail, kenapa ada anggaran yang tumpang tindah. Padahal jika dilihat fungsi peruntukan item tersebut masih dalam satu fungsi. “Mungkin pihak BPKAD bisa menerangkannya secara rinci,” tandas dr.Susi. (kh) ***

Facebook Comments

Comments are closed.