KARTINI – Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (ANARKIS) kembali mempertanyakan transparansi anggaran Covid-19, kali ini jurnalis dari media cetak, elektronik dan media online tersebut mendatangi Dinas Kesehatan, pada, Selasa (16/6/2020).

Selain Dinkes, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)’45 Kuningan dan Rumah Sakit Umum (RSU) Linggarjati pun yang sama-sama mengelola anggaran dana Covid-19 cukup besar sesuai dengan yang disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Asep Taufik Rohman mesti melakukan hal yang sama.

“Alhamdulillah, audensi kali ini cukup hangat karena kawan-kawan ANARKIS tidak hanya meminta keterbukaan anggaran Covid-19 ke Ibu Kadinkes, Hj. Susi Lusiyanti saja. Tetapi juga Pak Direktur RSUD’45, Deki Saifullah dan Pak Direktur RSU Linggarjati, H. Edi Martono,” ujar Koordinator ANARKIS yang juga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kuningan, Iyan Irwandi.

Audensi tersebut membahas berbagai hal yang penting diketahui masyarakat umum. Seperti, pembelian dan efektifitas rumah sakit darurat khusus penanganan pasien terpapar virus Corona yang dulunya adalah eks Rumah Sakit Bersalin Citra Ibu, masih adanya pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang mencari donatur untuk pembelian APD, penggalangan dana oleh Ikatan Dokter Indonesia, vitamin bagi tenaga medis dan pasien.

Lalu keterbukaan bantuan APD dan pendistribusiannya, kenapa orang gila tidak terpapar corona, swab test dan rapid test, anggaran bagi tenaga medis yang melakukan deteksi awal, penyelusuran dan jaga posko check point,  data real pasien Covid-19, pengalokasikan dan penggunaan anggaran di Dinkes, RSUD’45 Kuningan dan RSU Linggarjati  serta hal-hal lainnya.

“Setiap hasil audensi baik dengan pemerintah daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinkes, RSUD’45 Kuningan, RSU Linggarjati maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya yang akan ditemui selanjutnya, bakal dikaji sekaligus disimpulkan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya demi transparansi,” tandasnya.

Akibat Jubir Kurang Berfungsi 

Salah satu yang mengemuka dan menjadi sorotan dalam Audiensi tersebut adalah kurang optimalnya fungsi Jubir dalam penanganan Covid-19 ini, padahal sesuai Keputusan Bupati Kuningan No 180/KPTS 176-Huk/2020 tentang penunjukan humas juru bicara mengenai penanganan corona virus disease-19 (Covid-19) di Kabupaten Kuningan.

Informasi yang tidak satu pintu menyebabkan terkadang banyak informasi yang berbeda dari masing-masing Anggota Gugus Tugas Covid-19 di Kuningan, misalnya tentang jumlah pasien, kebijakan terkait insentif, dan lainnya.

“Saya ambil contoh, saat saya tanyakan tentang Insentif kepada Ibu Kadinkes, beliau menjelaskan masih dilakukan pertemuan dengan pihak RSUD 45, RSUD Linggarjati dan IDI untuk melakukan regulasi kembali aturannya, namun di hari yang sama dengan pertanyaan yang sama, Jubir justeru menjelaskan Insentif Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 sudah diajukan ke Pusat.” jelas Bengpri, salah seorang jurnalis.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, dr.Hj Susi Lusiyanti menjelaskan hal ini akan menjadi masukan untuk Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kuningan agar lebih akurat lagi dalam penyampaian data.”Kita akan jadikan sebagai masukan kepada Tim Covid Kabupaten, Insya Allah semua lini baik Jubir ataupun tidak akan memberikan data-data yang lebih akurat lagi” Jelas Susi.


Susi juga menjelaskan, rencananya akan ada SK baru terkait Jubir Covid-19 yang akan melibatkan banyak pihak diantaranya Diskominfo. “Nanti kita lihat dulu ya, karena SK itu yang akan membuat BPBD, nanti kita lihat ya” Lanjutnya. (kh)*** 

Facebook Comments

Check Also

Akibat Pandemi Covid-19, Kondisi Perekonomian Kuningan Mengalami Tekanan Hebat

KARTINI – Kondisi perekonomian di Kabupaten Kuningan akibat Pandemi Covid-19 mengala…