KARTINI – Anggaran Covid-19 yang dialokasikan Pemda Kuningan dari perubahan postur APBD 2020 sebesar Rp 77 milyar diduga tidak sesuai peruntukan dan perencanaan awal, sehingga dituntut adanya transparansi dalam realisasinya.

Demikian yang disampaikan puluhan wartawan yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (Anarkis), dalam audiensi pada Selasa (9/6). Audiensi tersebut diterima langsung oleh Bupati Kuningan H. Acep Purnama, Sekda H. Dian Rahmat Yanuar, Kepala BPKAD Asep Taufik Rohman, Kepala Diskominfo Tedy Suminar, Kepala Dinas Kesehatan dr.Susi Lusiyanti, Juru Bicara Crisis Centre Agus Mauludin, dan sejumlah pihak terkait lainnya.

“Permasalahan yang menjadi sorotan adalah terkait penggunaan dan pengalokasian dana percepatan dan penanggulangan Covid-19 yang nominalnya mencapai puluhan milyar rupiah, tetapi sampai sekarang belum diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat umum sehingga mengundang berbagai pertanyaan dan prasangka negatif,” ujar Koordinantor Anarkis, Iyan Irwandi.

Selain masalah anggaran, Anarkis yang terdiri dari wartawan media cetak, online dan televisi itu juga mempertanyakan ketegasan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terkesan tebang pilih. Sebab ketika masyarakat tidak menggunakan masker langsung dijatuhi hukuman push up. Namun ironisnya ketika ada birokrat yang merayakan ulang tahun dan pesta pisah sambut purnabhakti yang melibatkan banyak massa, dibiarkan saja.

Menanggapi pertanyaan yang disampaikan puluhan wartawan tersebut, Bupati H.Acep Purnama menjelaskan, dari beberapa aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat atas wabah pandemi maka diikuti pula dengan beberapa aturan yang mengharuskan daerah merubah postur APBD Kuningan untuk penanganan Covid-19 .

“Dalam hal ini Kuningan sendiri sudah melakukan penyesuaian anggaran dengan perubahan parsial, dan sekarang sudah parsial ke-4, ini sesuai intruksi Presiden untuk refocusing. Parsial pertama Kita mengalokasikan sebesar Rp 18 milyar yang mengambil dari insentif APBD, penggunaan kas daerah dan juga dari Silfa 2019,” paparnya.

Tidak sekedar parsial pertama, ternyata ketika ada tren kenaikan yang terpapar Covid-19, pemerintah pun otomatis harus menganggarkan kembali untuk penanganannya. Hingga pada parsial ke-4, Kuningan sudah mengalokasikan Rp 72 milyar untuk alokasi dana-dana bencana alam plus Rp 5 milyar untuk alokasi bencana non alam.

Jawaban Bupati Belum Memuaskan

Dikatakan Bupati Acep, penggunaan dana tersebut disesuaikan dengan pos-pos belanja penanggulangan Covid-19. Salah satunya untuk pos belanja tidak terduga dan obat di rumah sakit sebesar Rp 2 milyar, pembelian Rumah Sakit Eks Citra Ibu yang dipergunakan sebagai tempat instalasi pasien Covid-19 sebesar Rp 7,5 milyar plus perbaikan Rp 2,5 milyar (Rp 10 m).

Aksi audiensi tersebut berlangsung sekitar dua jam, akan tetapi para wartawan itu mengaku tidak puas dengan apa yang telah disampaikannya kepada pemerintah. “Jawaban mereka masih normatif, sedangkan Kami dibatasi waktu karena bupati mau ada agenda lagi, sehingga pertanyaan Kami belum terjawab secara jelas dan transparan, masih ngambang,” kata Iyan. (kh) ***

Facebook Comments

Check Also

Akibat Pandemi Covid-19, Kondisi Perekonomian Kuningan Mengalami Tekanan Hebat

KARTINI – Kondisi perekonomian di Kabupaten Kuningan akibat Pandemi Covid-19 mengala…