KARTINI – Saat ini, Gunung Ciremai menjadi primadona pembahasan semua elemen, dan terkesan diperebutkan. Ada yang menolak diturunkan menjadi Taman Hutan Rakyat (Tahura), ada pula yang ‘keukeuh’ harus turun status.

Dari kondisi tersebut, DPRD Kuningan akhirnya mengambil langkah untuk menyamakan persepsi dengan berbagai pihak, terutama dengan anggota legislatif. Karena berbicara Gunung Ciremai, berarti berbicara lingkungan, berbicara masyarakat Kuningan dan berbicara orang yang ahli dibidangnya.

“Saya tidak mau terjebak terhadap sistem, apakah itu Tahura atau TNGC, dan DPRD tidak terintervensi oleh konsep siapapun. Yang jelas, karena DRD itu sebagai refresentasi rakyat, maka harus mendengar suara rakyat. Suara rakyat itu ada pemerhati, masyarakat di sekitar Gunung Ciremai, akademisi, itu yang harus kita dengar,” papar Ketua DPRD, Nuzul Rachdy.

Maka dari hasil rapat internal Badan Musyawarah (Banmus) DPRD, pada Senin (2/3), yang dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi, dan diantaranya membahas isu daerah tentang BTNGC, pimpinan dewan mempersilakan untuk mengusulkan isu tersebut kedalam sebuah fokus pembahasan, seperti bisa melalui Pansus (Panitia Khusus), Pokja (Kelompok Kerja) atau bentuk evaluasi lainnya. Usulan itu akan diterima oleh pimpinan, jika memenuhi qourom seperlima dari anggota DPRD Kuningan.

“Kita sebagai pimpinan tidak akan mengarahkan ataupun menggiring. Silakan mau seperti apa, tergantung usulan dari anggota. Kalau mau diusulkan baru kita respon. Dari hasil musyawarah nantibaru kita ambil keputusan. Kalau nanti keputusan itu TNGC, ya ok, itu keputusan politiknya, kalau ternyata keputusannya Tahura, juga ok, itu keputusan politik juga,” ujarnya.

Ketika ditanya seputar Tahura, Nuzul Rachdy tidak mau berkomentar, dengan alasan ia sendiri tidak mengerti tentang Tahura. “Saya tidak tahu apa itu Tahura. Kalau saya tidak punya konsep seperti itu. Saya konsepnya bagaimana ciremai itu lestari, termanfaatkan oleh mayarakat. Disana kan ada zonasi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, ya itu harus dimanfaatkan,” tandasnya.

Sementara itu, usulan status TNGC ke Tahura digulirkan oleh beberapa anggota legislatf Kuningan sejak beberapa waktu lalu, bahkan sudah melayangkan surat ke pihak Pemprov Jabar. Akan tetapi usulan legislatif tersebut menuai protes banyak pihak. Usulan DPRD yang ternyata direspon baik oleh Wakil Gubernur Jawa Barat pun dikecam pula sejumlah pegiat peduli lingkungan. (kh)

Facebook Comments

Check Also

KKI Neduci Cetak Kader Penulis Handal

KARTINI – Banyak cara untuk mengembangkan minat baca dan menulis, salah satunya gebr…