KUNINGAN, (SC) – Gunung Ciremai yang memang eksotis dan menarik ternyata menjadi perdebatan sengit akhir-akhir ini. Bupati Kuningan H. Acep Purnama pun angkat bicara dan mendukung langkah DPRD Kuningan yang ingin menjadikan Ciremai sebagai Taman Hutan Rakyat (Tahura).

“Begini ya, coba Kita untuk bisa mengoreksi diri atas kebijakan-kebijakan dahulu. Dahulu dipertemukan dengan namanya TNGC (Taman Nasional Gunung Ciremai-red), dalam pengelolaan Ciremai awalnya ada tiga zonasi, udah selesai, sepakat waktu itu. Hanya yang belum selesai sampai sekarang dan menimbulkan kepenasaran dan ketimpangan Kita, kesepakatannya itu,” ujar Bupati  Acep, saat dikonfirmasi wartawan selepas menghadiri Penutupan Bulan Dana PMI, Rabu (5/1), di Aula Bank Jabar Banten.

Ia juga mempertanyakan kategori kaki-kaki Ciremai itu seperti apa. Ketika dalam pengelolaan kewilayahan lahan-lahan baik ketika oleh Perum Perhutani maupun setelah diserahkan ke BTNGC seperti apa dan berapa luas wilayahnya ternyata tidak jelas. 

“Saya hanya ingin bangun kerjasama di bawah naungan NKRI. Jangan mengesankan tumpang tindih kewenangan dan lainnya. Kalaupun ada pemikiran di dewan yang terhormat, ada pengalihan status TNGC ke Tahura, mungkin itu baik untuk perbaikan. Toh, kalau digarap bersama-sama mungkin itu akan jauh lebih bagus,” pparnya.

Menurut versi Bupati Acep, Ciremai paska pengelolaan oleh BTNGC dari tahun 2004, ternyata tidak menunjukan banyak perubahan. Ia menconthkan,  kebakaran Ciremai sekarang sudah meluas hingga 1.400 ha, dan pihak yang banyak terlibat dalam pemadamannya dari pihak Pemerintah Daerah Kuningan. Lalu munculnya lahan kritis yang tidak diperbaiki, dan tidak ada indikasi untuk memperbaiki.

“Ciremai oleh BTNGC banyak tidak lebih baiknya. Saya hanya ingin mengembalikan kedulatan rakyat demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Kuningan. Coba saja sekarang, masyarakat ingin menanam cabai saja tidak boleh, tapi kalau dijadikan Tahura itu bisa. Saya punya keinginan untuk merawat leuwueng dan lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat,” katanya.

Sementara itu, usulan status TNGC ke Tahura sudah digulirkan oleh DPRD Kuningan sejak beberapa waktu lalu, bahkan sudah melayangkan surat ke pihak Pemprov Jabar. Akan tetapi usulan legislatif tersebut menuai protes banyak pihak. Usulan DPRD yang ternyata direspon baik oleh Wakil Gubernur Jawa Barat pun dikecam pula oleh Koalisi Masyarakat Provinsi Jawa Barat (KMPJ), dalam pres relesnya, 3 Februari.

KMPJ  yang terdiri dari para pegiat dan peduli lingkungan di seluruh Jawa Barat, menilai tidak tepat tentang argumentasi adanya TNGC, warga tidak bisa ikut terjun langsung dalam menjaga kelestarian hutan Ciremai, seperti melalui program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) adalah sangat tidak tepat.

“Karena menurut KMPJ pada Zona pemanfaatan di TNGC masih bisa dilakukan banyak hal yang bisa menghasilkan PAD bagi wilayah administratif setempat (Kab. Kuningan)berikut masyarakat lokal,” tandasnya. (kh)

Facebook Comments

Check Also

Menu Hemat Saat Uang Belanja Nyaris Tamat

KARTINI – Tanggal tua biasanya memang isi dompet sudah mulai menipis, apalagi ditamb…