Pemprov Jawa Barat diminta tegas dalam mengevaluasi APBD Kabupaten Kuningan 2020 yang disahkan DPRD pada 28 November lalu, karena disinyalir postur APBDnya tidak seimbang dengan prioritas pembangunan, terutama untuk kepentingan kesejahteraan dan sosial masyarakat.

Berdasarkan keterangan dari berbagai sumber, pengesahan APBD 2020 yang dibahas secara maraton oleh anggota yang 50 persennya adalah anggota baru dikhawatirkan justru hanya keinginan sepihak (eksekutif), tidak didasarkan pada hasil musrenbang tingkat desa/kecamatan.

“Kalau dilihat dari alokasi anggaran belanja di APBD 2020, Musrenbang yang seharusnya menjadi acuan prioritas banyak yang dicoret. Padahal ujung tombak perangkaan alokasi anggaran itu, ya seharusnya hasil Musrenbang desa/kecamatan,” ujar Abdulah Sonjaya.

Dari analisa global postur APBD 2020, Belanja Daerah Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 2,612 trilyun. Dari belanja tersebut, belanja aparatur sebesar Rp. 1,448 trilyun (55,46%), sedangkan belanja publik sebesar Rp 1,163 trilyun (44,54%). “Kalau dilihat jumlah dan persentase memang masih tinggi belanja publik. Tetapi belanja publik dalam belanja langsungnya ini yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah,” paparnya.

Belanja publik dalam belanja langsung non urusan (barang, jasa dan modal) tersebut sangat kecil angkanya, yaitu Rp.611 milyar. Berarti postur APBD 2020 alokasinya masih seputar urusan aparatur. Sedangkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya masih sangat kecil, jauh sekali dengan angka APBDnya Rp, 2,612 trilyun itu.

Angka yang sangat fantastis mengalami kenaikan cukup pesat yaitu belanja publik dalam belanja tidak langsung item belanja tidak terduga. Sejak tahun 2015 hingga 2017 hanya dialokasikan sebesar Rp.1 milyar hingga Rp.1,2 milyar, namun di tahun 2018 naik menjadi Rp.12 milyar. Ironisnya tahun 2019 turun drastis menjadi Rp.6,4 milyar, dan di tahun 2020 naik menjadi Rp.7,4 milyar.

Ia juga mempertanyakan realisasi visi misi bupati-wakil bupati terpilih pada tahun pertama dan kedua. Apakah program-program yang dipaparkan dalam visi misi sudah terealisasi dalam kue APBD, dan seberapa besar realisasinya, sedangkan kue APBD sendiri angkanya cukup besar untuk daerah Kuningan. Dan alokasinya, masih besar untuk urusan aparatur, selalu naik dari tahun ke tahun. “Dalam visi misi itu kan jelas selalu masyarakat yang diomongkan, tujuan akhirnya kesejahteraan masyarakat. Tetapi nyatanya, alokasi dalam APBD saja, anggaran untuk masyarakatnya sendiri, naiknya susah, kecil sekali. Tetapi untuk aparatur naiknya cepat dan besar,” tandas Abdullah. *** (kh)

Facebook Comments

Check Also

Bersama Hujan Yang Selalu Datang Dipenghujung Sore

KUPANDANG dedaunan di dahan tinggi menjulang, hijau cerah daun hendak berbuah, putik mulai…